Krisis Keuangan Pemkab Rokan Hilir Disorot, Gaji Petugas DLH dan ASN Tersendat

ROKAN HILIR, TOPIKPUBLIK.COM – Kondisi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai manajemen keuangan daerah saat ini tengah menghadapi persoalan serius yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan publik.

Pada Kamis (12/03/2026), berbagai keluhan mulai bermunculan dari sejumlah elemen di lingkungan pemerintah daerah. Mulai dari tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemkab Rokan Hilir turut menyampaikan kegelisahan mereka terkait tersendatnya pencairan keuangan daerah.

Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran, khususnya pada peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai belum mampu mengelola serta mengatur keuangan daerah secara optimal. Kondisi ini pun memicu kekhawatiran di tengah masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai stabilitas keuangan daerah.

Beberapa pihak bahkan menilai, rangkap jabatan yang terjadi dalam struktur pemerintahan diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran. Mereka menilai bahwa konsentrasi dan efektivitas kerja dapat terganggu ketika satu pejabat memegang lebih dari satu posisi strategis dalam sistem birokrasi.

“Jika jabatan strategis dirangkap oleh satu orang, tentu fokus dan pengawasan menjadi tidak maksimal. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang sangat kompleks, dibutuhkan konsentrasi penuh serta sistem manajemen yang profesional. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan persoalan keuangan daerah akan semakin sulit dikendalikan,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan juga datang dari para petugas kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir. Mereka mengaku hingga kini belum menerima pembayaran gaji yang seharusnya menjadi hak mereka.

Salah seorang petugas kebersihan menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran gaji sangat berdampak pada kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

“Gaji kami tidak besar, tetapi itu sangat berarti untuk kebutuhan keluarga. Sampai sekarang belum juga dibayarkan. Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan persoalan ini karena kami tetap bekerja setiap hari menjaga kebersihan kota,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah ASN yang mengaku mulai merasakan dampak dari tersendatnya proses pengelolaan keuangan daerah. Mereka berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah konkret untuk menata kembali sistem pengelolaan anggaran agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan normal.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, pihak media telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Rokan Hilir, Sarman Syahroni, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, konfirmasi yang disampaikan belum mendapatkan tanggapan resmi.

Selain itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hilir yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Fauzi Effrizal, turut dimintai keterangan terkait persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam tanggapan singkatnya, Fauzi Effrizal menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada pihak BPKAD yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Coba cek ke BPKAD,” ujarnya singkat.

Di sisi lain, sejumlah informasi yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa kondisi serupa tidak terjadi di beberapa kabupaten lain di Provinsi Riau. Sejumlah daerah disebut telah mampu menyalurkan kebutuhan anggaran daerah secara normal tanpa mengalami kendala berarti.

Perbandingan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Rokan Hilir. Banyak pihak berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keuangan yang berjalan saat ini.

Pengamat pemerintahan daerah menilai, transparansi, profesionalisme, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Tanpa tata kelola yang baik, berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik berpotensi terganggu.

Oleh karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat segera memberikan penjelasan resmi sekaligus mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan tata kelola keuangan daerah bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.

Reporter: Panca Sitepu