Reses DPRD Pekanbaru: Infrastruktur dan Banjir Jadi Keluhan Utama Warga

Hasil reses DPRD Kota Pekanbaru mengungkap infrastruktur rusak dan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat. DPRD meminta Pemko Pekanbaru lebih serius menangani persoalan dasar yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Reses DPRD Pekanbaru: Infrastruktur dan Banjir Jadi Keluhan Utama Warga
Hasil Reses DPRD Pekanbaru: Infrastruktur Rusak dan Banjir Masih Jadi Keluhan Utama Warga, Pemko Diminta Bertindak Lebih Serius

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM – Persoalan infrastruktur dasar dan banjir masih menjadi masalah paling dominan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru. Keluhan tersebut mencuat dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kota Pekanbaru yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru di Balai Payung Sekaki, Senin (25/5/2026).

Melalui laporan yang merupakan rangkuman aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Kota Pekanbaru itu, DPRD menegaskan perlunya langkah yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi beban masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi, dan Andry Saputra. Hadir pula Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut beserta jajaran pemerintah daerah.

Penyampaian laporan hasil reses ini menjadi salah satu agenda penting dalam siklus pemerintahan daerah karena menjadi sarana resmi bagi wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, harapan, dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menjelaskan bahwa laporan reses yang disampaikan merupakan akumulasi berbagai aspirasi yang diperoleh anggota dewan saat turun langsung ke tengah masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal kelembagaan, melainkan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga sehari-hari, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan, drainase, pelayanan publik, hingga persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.

“Laporan reses ini merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat anggota dewan melaksanakan reses. Dengan seluruh anggota dewan yang turun langsung ke lapangan, tentu sangat banyak aspirasi yang diterima dari masyarakat,” ujar Isa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya juga telah melakukan pembahasan awal terhadap berbagai usulan dan masukan yang diterima selama masa reses. Dari hasil pembahasan tersebut, persoalan infrastruktur masih menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Warga di berbagai wilayah Kota Pekanbaru, kata dia, masih mengharapkan adanya percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain itu, persoalan banjir yang kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi juga masih menjadi perhatian utama warga karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas masyarakat.

“Masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan infrastruktur, terutama terkait penanganan banjir yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kami meminta hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegas Isa.

Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, melainkan juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi risiko bencana lingkungan seperti genangan dan banjir.

Karena itu, DPRD Kota Pekanbaru berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Terutama dalam hal peningkatan kualitas jalan lingkungan, pembangunan dan normalisasi drainase, pengendalian banjir, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.

“Harapan masyarakat sangat jelas. Mereka ingin persoalan yang selama ini dirasakan dapat segera ditangani secara maksimal. Infrastruktur dan banjir merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, usai menghadiri rapat paripurna, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menegaskan bahwa penyampaian laporan hasil reses merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah.

Menurut Ingot, anggota DPRD yang turun langsung ke lapangan memiliki kesempatan untuk melihat dan mendengar secara nyata kondisi yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, hasil reses menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Setiap anggota dewan yang turun ke lapangan menyerap aspirasi warga, hasilnya kemudian direkapitulasi dan dilaporkan secara resmi melalui rapat paripurna ini,” kata Ingot.

Ia menjelaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan anggota legislatif mencakup beragam sektor vital pelayanan publik, mulai dari infrastruktur jalan, sistem drainase, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Masukan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi penting dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah ke depan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, Ingot menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Kota Pekanbaru yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pengawasan konstruktif dari DPRD sebagai representasi masyarakat.

Kolaborasi yang kuat antara kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perkotaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk persoalan infrastruktur dan banjir yang terus menjadi isu utama dalam berbagai forum aspirasi warga.

“Untuk perubahan AKD ini, mudah-mudahan bisa membawa perbaikan dan kinerja yang lebih solid ke depannya,” pungkas Ingot.

Laporan hasil reses DPRD Kota Pekanbaru ini sekaligus menjadi cerminan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan penanganan banjir yang komprehensif masih sangat tinggi. Aspirasi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan komitmen kuat, perencanaan matang, serta langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Pekanbaru yang lebih nyaman, aman, dan berdaya saing di masa mendatang.

#Galeri