Pemkab Kepulauan Meranti Borong 4 Penghargaan Kemenkeu di Gelanggang Award KPPN Dumai

DUMAI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai, Pemkab Kepulauan Meranti berhasil memborong empat penghargaan sekaligus. Pencapaian ini menjadi penegasan bahwa tata kelola fiskal daerah di Kepulauan Meranti dinilai berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.

Empat penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam rangkaian Gelanggang Award KPPN Dumai yang digelar di Komplek Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai, pada Rabu (29/4/2026). Prosesi penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, mewakili Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar.

Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Dumai Nomor KEP-44/KPN.0402/2026, Kabupaten Kepulauan Meranti dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam sejumlah kategori strategis terkait pengelolaan dana transfer dan disiplin fiskal daerah. Dalam penilaian tersebut, Kepulauan Meranti berhasil meraih Terbaik I dalam realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025.

Tidak hanya itu, daerah kepulauan yang berada di pesisir Provinsi Riau tersebut juga meraih tiga penghargaan Terbaik II, masing-masing dalam kategori realisasi Dana Desa, realisasi Dana Transfer ke Daerah tertinggi, serta percepatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat. Keempat penghargaan ini sekaligus menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan secara disiplin, terencana, dan sesuai dengan ketentuan administrasi fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Keberhasilan ini juga mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pusat guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus menjaga komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya dimaknai sebagai prestasi administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola pemerintah daerah dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Bupati Asmar.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah dalam mengelola fiskal daerah secara disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

“Yang kita dorong bukan hanya kepatuhan administratif, tetapi juga bagaimana setiap kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak nyata terhadap pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sudandri.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menilai penghargaan yang diraih tersebut menjadi motivasi sekaligus pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat reformasi tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan transparansi laporan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengawasan internal agar pengelolaan fiskal semakin efisien dan akuntabel.

“Ke depan kami akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Reformasi sistem pengelolaan keuangan akan terus kami dorong agar pelayanan publik dan pembangunan daerah semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah pusat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau menegaskan bahwa KPPN tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana transfer pusat ke daerah. Lebih dari itu, KPPN juga memiliki fungsi strategis sebagai motor pembinaan dan harmonisasi kebijakan fiskal antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui sinergi tersebut, pemerintah pusat berharap pengelolaan dana transfer dapat semakin efektif dalam mendorong pembangunan daerah, memperkuat stabilitas fiskal, serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian empat penghargaan sekaligus dalam Gelanggang Award KPPN Dumai ini, Kabupaten Kepulauan Meranti semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau yang mampu mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Prestasi ini sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam tata kelola fiskal daerah, tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Riau, tetapi juga bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.