Setda Rokan Hilir Soroti Lambannya OPD: Ancaman Bagi Kinerja Pemerintah Daerah
LINTAS TIMUR MEDIA
LINTASTIMURMEDIA.COM - ROKAN HILIR - Lambannya pergerakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Effrizal, saat dikonfirmasi media melalui aplikasi WhatsApp pada Rabu siang, 7 Mei 2025. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja beberapa OPD yang dinilai belum menunjukkan respon cepat dalam menyelesaikan urusan administrasi penting, khususnya terkait penggajian.
"Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hilir, saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan seluruh OPD agar segera menyelesaikan dan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi daerah, khususnya untuk proses pencairan dana, termasuk gaji," ujar Fauzi Effrizal.
Ia menegaskan bahwa persoalan gaji, baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer, sangat tergantung pada kesiapan masing-masing OPD. "Jika ada kendala dalam penggajian, terutama untuk honorer yang statusnya tidak bermasalah, maka itu sepenuhnya tanggung jawab OPD bersangkutan. Kepala OPD sudah saya instruksikan untuk segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil," lanjutnya.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Fauzi menyampaikan bahwa prosesnya tinggal menunggu finalisasi. "Untuk TPP pegawai, kami tinggal menunggu tanda tangan Bupati Rokan Hilir terhadap Peraturan Bupati (Perbup). Setelah Perbup ditandatangani oleh Pak Bupati, saya akan segera memerintahkan BPKAD untuk mencairkan TPP, karena dari sisi keuangan daerah, anggarannya sudah tersedia," jelas Ketua TAPD Rohil itu.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena mencerminkan pentingnya sinergi dan percepatan birokrasi di tubuh Pemkab Rokan Hilir demi pelayanan dan kesejahteraan aparatur serta masyarakat luas.





















