Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet

Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kinerja para menteri dinilai sudah baik dan pemerintahan fokus pada penyelesaian persoalan nasional.

Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet
LAKSI Dukung Presiden Prabowo Tak Lakukan Reshuffle Kabinet: Kinerja Para Menteri Sudah Cukup Baik dan Solid

LINTASTIMURMEDIA.COM – JAKARTA – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas pernyataannya yang menegaskan tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Kamis (12/6/2025).

Menurut Azmi, keputusan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa tidak ada rencana perombakan kabinet merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan kepercayaan terhadap soliditas tim Kabinet Merah Putih. “Kami sangat mendukung pernyataan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa tidak ada rencana reshuffle kabinet. Beliau menyampaikan secara terbuka bahwa kinerja para menteri sudah sangat baik dan memuaskan, sehingga tidak diperlukan pergantian,” ujar Azmi.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Jakarta Convention Center (JCC) menekankan bahwa tim menterinya telah bekerja dengan optimal, sehingga isu reshuffle yang selama ini bergulir hanyalah spekulasi yang tidak produktif. “Saya puas dengan kinerja para menteri. Mereka telah bekerja dengan sangat baik dan berdedikasi,” kata Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menanggapi berbagai kritik terhadap pemerintahan sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia menilai bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjalankan program-program prioritas, bukan terjebak pada isu reshuffle yang dapat mengganggu konsentrasi penyelesaian masalah nasional.

Di tempat terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut memperkuat pernyataan Presiden dengan menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih melakukan evaluasi internal terhadap kinerja kementerian dan lembaga. “Pemerintah tidak ingin gegabah mengambil langkah reshuffle, melainkan fokus pada perbaikan menyeluruh dan efisiensi birokrasi untuk menjawab tantangan pembangunan,” ujar Mensesneg.

Atas dasar itulah, LAKSI menilai bahwa wacana reshuffle yang selama ini berkembang luas di media dan publik seharusnya dihentikan. “Sudah saatnya kita bersama-sama mendukung pemerintah agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan mendasar seperti penciptaan lapangan kerja, distribusi bahan pokok yang merata dan terjangkau, serta peningkatan daya beli masyarakat,” tambah Azmi.

LAKSI juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan soliditas kabinet untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Menurut Azmi, perombakan kabinet di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu justru dapat menciptakan ketidakpastian baru.

“Kami sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan reshuffle saat ini adalah pilihan strategis. Daripada menguras energi untuk bongkar pasang menteri, lebih baik fokus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas di seluruh sektor,” tegas Azmi.

Selain itu, LAKSI mendorong pemerintah agar terus membangun komunikasi publik yang terbuka dan transparan terkait kebijakan-kebijakan strategis. Menurut Azmi, kehadiran penjelasan yang komprehensif dari pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik. “Paket kebijakan yang diambil harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat, termasuk pilihan-pilihan strategis yang sedang ditempuh oleh Presiden bersama jajaran kabinetnya,” tambahnya.

Dengan pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menutup wacana reshuffle kabinet, LAKSI meyakini bahwa stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Namun, LAKSI juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Pemerintah tidak bisa lagi hanya berwacana. Kini saatnya bergerak cepat dan tanggap. Presiden dan kabinetnya harus mengambil langkah-langkah konkret dan menyusun kebijakan yang komprehensif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kami berharap pemerintah dapat segera mengatasi berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa ini,” pungkas Azmi.