Ketum HIPMI Akbar Buchari: HIPMI Garda Terdepan Pembangunan Ekonomi

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU | Jumat, 1 Agustus 2025 – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Buchari, menegaskan bahwa HIPMI harus menjadi pilar utama dalam penguatan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Riau periode 2025–2028 yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme dari kalangan pengusaha muda di Riau.

“HIPMI harus tampil di garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah, bersama-sama membangun perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Akbar menekankan pentingnya sinergi konkret antara sektor swasta dan pemerintah, terutama dalam menerjemahkan arah kebijakan ekonomi nasional ke dalam program-program implementatif di daerah. Ia menilai, momen pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi titik awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk menciptakan dampak nyata.

“Teman-teman yang baru dilantik saya yakin adalah para pengusaha muda potensial, yang mampu mengelaborasi ide dan menangkap peluang di tengah dinamika ekonomi global maupun nasional,” imbuhnya.

Komitmen Pemerintah Provinsi Riau Jadi Angin Segar bagi HIPMI

Akbar secara khusus mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau yang dinilainya membuka ruang luas bagi pengusaha muda untuk berkontribusi dalam ekosistem pembangunan. Ia menyebut Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai sosok yang progresif dan berpihak kepada tumbuhnya sektor kewirausahaan.

“Dengan dukungan fasilitas yang diberikan Pak Gubernur, ini saatnya HIPMI Riau mengeksekusi program-program strategis yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Kolaborasi ini harus terwujud dalam bentuk aksi nyata dan kontribusi riil,” tegasnya.

HIPMI Didorong Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Momentum pelantikan ini, lanjut Akbar, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke dunia usaha dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Menurutnya, kerja sama yang efektif akan mempercepat proses transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian dan daya saing.

“HIPMI harus mampu menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD, pelaku industri, serta dunia perbankan dan investasi. Di situlah peran HIPMI sebagai akselerator pembangunan akan diuji,” tuturnya.

Menjawab Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Akbar juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut data, pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 4,87 persen, sehingga diperlukan langkah akseleratif dari seluruh elemen bangsa, termasuk pengusaha muda.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi dan belanja pemerintah, tetapi juga pada investasi, ekspor, dan impor. Pemerintah telah membentuk Danantara sebagai fasilitator strategis investasi. Ini peluang besar yang harus ditangkap HIPMI agar bisa berperan aktif dalam proyek-proyek investasi prioritas nasional,” jelasnya.

Potensi Ekonomi Riau Perlu Dimaksimalkan

Lebih jauh, Akbar menyoroti kekayaan alam dan potensi unggulan Riau yang meliputi sektor migas, perkebunan kelapa sawit, pertanian, hingga energi terbarukan. Ia menyebutkan, program nasional seperti Koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, ketahanan energi dan pangan, hingga program makan bergizi gratis tidak akan berjalan optimal tanpa peran aktif dari pengusaha lokal.

“Riau adalah daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Tapi tanpa inovasi dan keberanian dari pengusaha mudanya, potensi ini tidak akan memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

HIPMI Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi

Akbar berharap HIPMI tidak hanya menjadi organisasi tempat berhimpun para pengusaha, tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha.

“Kita tidak bisa hanya berharap pada APBN. Peran swasta sangat krusial. Saya ingin HIPMI menjadi mitra strategis dan aktif membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,” pungkasnya.