Karmila Sari Desak Pemerintah Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal dan Difabel

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU – Isu ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan serius dalam momentum Milad ke-17 Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap penciptaan kesempatan kerja yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Dalam forum diskusi dan silaturahmi bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau Dr. H. Nopriadi, SKM, MKes, serta para rektor perguruan tinggi se-wilayah LLDIKTI XVII, Karmila menegaskan bahwa keberagaman potensi manusia harus menjadi dasar dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan.

“Kita jangan hanya melihat secara normatif. Mereka yang memiliki kelebihan berbeda—yakni penyandang disabilitas—tetap harus diberikan ruang dan peluang kerja yang setara,” ujar legislator perempuan asal Dapil Riau II tersebut, Sabtu (28/6) lalu di Aula Lantai 3 UMRI, Kota Pekanbaru.

Menurut Karmila, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak semata-mata terletak pada kuantitas lapangan kerja, melainkan juga pada kualitas kebijakan yang mampu menjamin akses kerja bagi semua kelompok, termasuk kelompok difabel dan lulusan baru. Ia menyebutkan bahwa masukan dari masyarakat yang ia terima banyak berkisar pada persoalan pengangguran intelektual dan ketimpangan dalam penempatan tenaga kerja.

Lebih jauh, Karmila menyoroti kelemahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai belum berpihak optimal terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Ia pun mendorong agar Kementerian Diktisaintek mengambil peran aktif dalam mendesain kebijakan terintegrasi untuk mencetak sekaligus menyalurkan lulusan sarjana ke daerah masing-masing secara terstruktur dan terarah.

“Bayangkan saja, di Provinsi Riau ada sekitar 300 lebih Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Itu belum termasuk perusahaan besar dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang padat manufaktur. Tapi sangat disayangkan, justru banyak posisi kerja diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah,” paparnya dengan nada prihatin.

Ia menilai bahwa fenomena tersebut menunjukkan tidak adanya keberpihakan nyata terhadap SDM lokal, yang justru telah dibina melalui pendidikan tinggi namun kurang dilibatkan dalam pembangunan ekonomi daerahnya sendiri.

“Ini jelas bukan solusi. Kita menciptakan lulusan yang hebat, tapi tidak kita beri ruang untuk mengabdi di kampung halamannya. Ini harus kita benahi bersama,” tegas Karmila.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan semata, tetapi juga memperhatikan nasib pasca-lulus. Jangan sampai, kata Karmila, lulusan-lulusan itu terjebak dalam skenario ‘Kritik’—yakni kondisi stagnan akibat kebijakan keliru yang selama puluhan tahun memberi kemudahan kepada pihak luar tanpa memprioritaskan masyarakat lokal.

“Jika tiap kampus mampu menempatkan lulusan mereka di daerah asal, bukan hanya mengurangi pengangguran, tapi juga meningkatkan efisiensi bagi perusahaan-perusahaan di daerah pemilihan masing-masing. Ini win-win solution,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto juga menekankan pentingnya transformasi peran perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Ia menggarisbawahi bahwa sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan dunia usaha merupakan kunci mencetak generasi unggul yang mampu membawa Indonesia melompat ke masa depan.

“Kampus harus menjadi pusat solusi dan inovasi. Tidak bisa lagi berjalan sendiri. Kolaborasi menyeluruh mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan bangsa yang kian kompleks,” tegas Prof. Brian.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali visi pendidikan tinggi Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan berbasis potensi lokal.