Isu Reshuffle Menkop Dinilai Tak Relevan, Fokus Budi Arie Bangkitkan Ekonomi Rakyat

LINTASTIMURMEDIA.COM - JAKARTA - 5 Juni 2025 Isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia kembali mengemuka. Dalam beberapa waktu terakhir, isu reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya yang menyasar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi, mencuat ke publik dan menjadi bahan spekulasi sejumlah pihak. Namun, narasi reshuffle Menkop dinilai tidak relevan oleh berbagai elemen masyarakat, sebab Menkop saat ini justru tengah fokus membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di desa-desa.

Isu reshuffle kerap dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyerang kinerja pemerintahan atau sebagai tekanan terhadap Presiden agar melakukan perubahan komposisi kabinet. Padahal, kinerja Menkop Budi Arie terus mendapat apresiasi publik karena orientasi programnya yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil, terutama di sektor koperasi, UMKM, pertanian, dan desa.

Desakan agar Menkop di-reshuffle dianggap hanya akan menciptakan ketidakpastian ekonomi serta mengganggu stabilitas politik nasional. Dalam konteks ini, Menkop tidak hanya bekerja untuk menjalankan program kementerian, tetapi juga menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi rakyat pascapandemi, melalui program unggulan seperti Kopdes Merah Putih, hilirisasi produk koperasi, dan swasembada pangan koperasi.

Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba menekan atau mengintervensi Presiden. Ia menilai narasi reshuffle terhadap Menkop merupakan bentuk rekayasa politik dari kelompok yang terusik dengan keberhasilan program-program pro-rakyat yang dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Jangan sampai Presiden ditekan oleh pihak-pihak yang hanya mencari kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi rakyat, yang paling penting saat ini adalah kestabilan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan lapangan kerja. Menkop justru hadir dengan solusi konkret lewat koperasi," ujar Azmi.

Lebih lanjut, Azmi menyebut bahwa kelompok penyebar isu reshuffle seringkali menyebarkan informasi menyesatkan dengan data yang tidak valid. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap keberhasilan program-program koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil, utamanya di wilayah desa dan pesisir.

Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terpancing narasi liar yang mengganggu fokus kerja pemerintah, khususnya Kemenkop UKM yang saat ini sedang menjalankan program strategis nasional. "Kita tidak boleh terjebak pada manuver politik yang hanya ingin menggagalkan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi," lanjutnya.

Menkop Budi Arie diketahui tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh pelosok Indonesia. Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan koperasi sebagai kekuatan utama dalam swasembada pangan, hilirisasi produk unggulan desa, serta sebagai penggerak ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai program prioritas Kemenkop UKM yang telah dijalankan antara lain adalah: industrialisasi hilirisasi berbasis koperasi, pengembangan agromaritim, pemberdayaan koperasi di sekitar kawasan tambang, serta fasilitasi koperasi petani dan peternak agar menjadi pemasok utama kebutuhan nasional. Program-program ini dirancang bukan hanya untuk menumbuhkan koperasi secara kelembagaan, tetapi juga mendorong partisipasi ekonomi masyarakat desa agar lebih sejahtera.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, tuntutan reshuffle terhadap Menkop dinilai tidak hanya tidak penting, tetapi juga berisiko menghambat momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan. “Kami tegaskan, reshuffle Menkop bukan aspirasi rakyat. Rakyat ingin koperasi bangkit, produk lokal terserap, dan ekonomi desa maju,” tutup Azmi.