Gerindra Ingatkan Pemda Meranti Waspadai Pergeseran Anggaran

MERANTI – LINTASTIMURMEDIA.COM – Jejakkeadilan.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025), di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti. Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE, didampingi Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.

Ketua DPRD menegaskan, "Menindaklanjuti tahapan penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD 2026 oleh Wakil Bupati, hari ini DPRD mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019, Pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II."

Fraksi PDI-P: Fokus pada Pendapatan, Belanja Produktif, dan Program Sosial

Jurubicara Nina Surya Fitri, SH., M.Kn, menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan langkah strategis:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah

   • Optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi secara real-time sesuai dokumen APBD 2026.

   • Peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan signifikan.

   • Kajian ulang tarif pajak dan retribusi agar efektif dan tetap pro rakyat.

2. Prioritas Belanja Modal Produktif

   • Evaluasi ulang penurunan belanja modal yang tajam.

   • Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar: jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

   • Pastikan belanja infrastruktur minimal 40% dari total APBD sesuai regulasi.

3. Penguatan Program Sosial dan Layanan Dasar

   • Anggaran kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penurunan stunting tetap prioritas.

   • Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah di desa tertinggal.

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

   • Implementasi SPBE, satu data Indonesia, dan digitalisasi pelayanan publik.

   • Peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan pengawasan internal (APIP).

5. Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

   • Bantuan dan pendampingan UMKM secara sistematis.

   • Dorongan produktivitas sektor perikanan, pertanian, dan industri kecil.

   • Program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan akses lapangan kerja.

Nina menekankan, komitmen PDI-P adalah mengawal RAPBD 2026 agar benar-benar berpihak kepada rakyat, meningkatkan kesejahteraan, daya saing, dan keadilan sosial di Kepulauan Meranti.

Fraksi PAN: Infrastruktur, PAD, dan Belanja Modal Tepat Sasaran

Jurubicara Suzami menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa, mengingat banyak jalan kabupaten rusak parah. Fraksi PAN juga menyoroti:

• Penurunan target pendapatan tahun 2026 dibanding 2025, khususnya transfer pusat sebesar Rp. 897 miliar, menurun ± Rp. 200 miliar.

• Kenaikan pajak daerah dan bea masuk pelabuhan, namun target PAD menurun ± Rp. 60 miliar. Suzami menekankan peningkatan PAD melalui aset daerah, BUMD, dan digitalisasi layanan publik.

• Belanja modal harus memberi multiplier effect, bukan hanya pengadaan gedung.

• Program digitalisasi JKN mobile belum menyentuh semua kecamatan, terutama pulau terluar.

• Perlunya rumah singgah bagi masyarakat yang berobat ke Pekanbaru agar tidak terbebani biaya.

Fraksi PAN menyatakan RAPBD 2026 harus memperkuat fondasi keuangan daerah, memperluas basis pendapatan, dan fokus pada belanja berkelanjutan.

Fraksi PKB Plus PSI: Apresiasi dan Dukungan Strategis

Jurubicara Hj. Ismiatun, SE, menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan yang jelas, transparan, dan realistis, meski tantangan fiskal cukup berat. Fraksi PKB Plus PSI mendukung:

• Rasionalisasi belanja non-prioritas untuk efisiensi dan kreatifitas OPD.

• Alokasi belanja modal pada infrastruktur strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Kejujuran Pemda dalam menyampaikan defisit anggaran dan upaya menutupinya secara sehat.

Fraksi PKB Plus PSI siap memperkuat eksekusi RAPBD agar tepat sasaran, meningkatkan PAD, dan memastikan belanja modal berdampak nyata bagi masyarakat.

Fraksi Golkar: Transparansi, Efisiensi, dan Kesejahteraan Publik

Jurubicara Elvira Nandia Fitri, SH, menegaskan, APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.

Sorotan utama Golkar:

• Perencanaan berbasis manfaat-biaya, terutama infrastruktur jalan.

• Sinergi lintas sektor untuk ekonomi, industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan.

• Kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD.

Fraksi Gerindra: Waspada Pergeseran Anggaran dan Optimalkan PAD

Jurubicara Mulyono, SE., M.IKom, menyampaikan pandangan utama:

• Apresiasi penyampaian Ranperda meski terlambat 4 bulan, namun harap tidak terulang.

• Penurunan transfer pusat relatif kecil, sekitar Rp. 32 miliar dari APBD-P 2025.

• APBD 2026 harus disusun partisipatif, sehat, dan seimbang, mematuhi Permendagri No.15/2025.

• Estimasi PAD harus realistis, sesuai potensi riil daerah, agar menghindari tunda bayar dan beban fiskal tahun berikutnya.

• Kritik dokumen Nota Keuangan terkait penggunaan data APBD Murni 2025, seharusnya menggunakan APBD Perubahan 2025.

• Dorongan pembangunan jalan poros di Pulau Merbau, anggaran guru Kemenag, program beasiswa, serta pembatasan pergeseran anggaran tanpa mekanisme resmi Bupati.

• Apresiasi pembatalan belanja kendaraan dinas Bupati akibat kritik publik.

Mulyono menegaskan, "Pandangan umum Fraksi Gerindra ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam pembahasan Ranperda APBD 2026."

Fraksi NasDem: Efisiensi, PAD, dan Pendidikan

Jurubicara Rosihan Afrizal, SH, menyampaikan:

• Rancangan APBD 2026 mengacu pada RKPD dengan tema penguatan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.

• Prioritas belanja wajib: TPP pegawai, honor daerah, gaji desa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

• Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan transparansi anggaran.

Fraksi PKS: Realistis, Efisien, dan Akuntabel

Jurubicara Pazrul Amraini, S.Pd, menekankan:

• Maksimalkan potensi ekonomi lokal (pariwisata, perdagangan, perikanan).

• Efisiensi belanja, sinkronisasi pendapatan-belanja, dan transparansi.

• Fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, serta pemberdayaan guru keagamaan.

Fraksi PPP-Demokrat: Prioritas Kesejahteraan dan Infrastruktur

Jurubicara Dyan Desmaningsih, S.Sos.,M.IP, menyampaikan:

• Rasionalisasi belanja harus tetap mempertahankan fungsi pelayanan publik.

• Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, penggajian aparatur tetap prioritas.

• Infrastruktur strategis harus memiliki multiplier effect ekonomi dan sosial.

• Optimalisasi PAD untuk mendukung kemandirian fiskal.

• Bantuan sosial dan hibah tetap dijaga atau ditingkatkan.

Dyan menegaskan, pandangan fraksi bersifat untuk kepentingan luas, bukan individu, agar APBD 2026 terlaksana sesuai target dan prioritas masyarakat.

Reporter: Defriyanto Meranti
Editor: Thab313