DPRD Riau Sahkan Laporan APBD 2024, Soroti Efektivitas Anggaran

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penting dengan agenda utama penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025 ini tidak hanya menandai proses pengesahan dokumen pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menetapkan persetujuan DPRD serta mendengarkan pendapat akhir eksekutif yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, yang memimpin jalannya sidang menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya rutinitas administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD harus mampu menghadirkan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat luas.

Melalui juru bicaranya, Khairul Umam, Banggar DPRD Riau menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 secara umum menunjukkan kinerja positif. Pendapatan daerah berhasil mencapai Rp11,2 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp9,4 triliun atau 85,42 persen dari total anggaran yang direncanakan.

Meskipun capaian tersebut menggambarkan efisiensi pengelolaan anggaran, Banggar tetap menekankan perlunya optimalisasi dalam penyerapan anggaran, terutama di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih tergolong rendah. Selain itu, Banggar secara khusus menyoroti efektivitas program prioritas di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar, yang merupakan indikator penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, Banggar juga merekomendasikan agar alokasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan mitigasi perubahan iklim dapat ditingkatkan dalam perencanaan tahun-tahun mendatang. Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 turut menjadi perhatian serius, karena dianggap sebagai cerminan adanya hambatan pada tahapan perencanaan, implementasi, maupun koordinasi teknis di lapangan.

“Banggar DPRD Riau menegaskan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Fokus tidak hanya pada serapan anggaran, tapi juga pada dampak nyata dan keberlanjutan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Khairul Umam dalam penyampaian laporan.

Menanggapi hal itu, Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Menurutnya, masukan dan evaluasi dari DPRD, khususnya dari Banggar, sangat penting sebagai refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

“Kami menghargai catatan strategis serta saran konstruktif dari DPRD, karena itu menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Riau,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, akan terus berupaya memperkuat mekanisme perencanaan hingga realisasi anggaran secara menyeluruh, termasuk dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, integrasi data, serta efisiensi tata kelola birokrasi.

“Ke depan, kami akan fokus pada percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah,” tutupnya.