APBD 2025 Rohil Dikembalikan Pemprov Riau, Harapan Baru untuk ASN dan Tenaga Honorer
LINTAS TIMUR MEDIA
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM - BAGANSIAPIAPI - Kabar menggembirakan datang pada Rabu (19/3/2025) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Riau dikabarkan telah mengembalikan dokumen APBD tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Jika informasi ini benar, maka hal ini menjadi angin segar bagi Pemkab Rohil serta masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer yang tengah menantikan pencairan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR). APBD Rohil 2025 yang sebelumnya disahkan DPRD Rohil dan diajukan ke Pemprov Riau dengan nilai sebesar Rp2,6 triliun, kini telah selesai dievaluasi dan siap untuk digunakan.
Setelah melewati proses revisi dan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Riau, APBD tersebut kini memasuki tahap lanjutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil telah diminta untuk segera menginput ulang program dan kegiatan yang telah disesuaikan. Selanjutnya, Pemkab Rohil harus mengajukan permintaan persetujuan kepada DPRD Rohil sebelum penggunaan anggaran bisa secara resmi dimulai.
Bagi seluruh OPD, kabar ini membawa harapan besar karena mereka sudah dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan hak-hak keuangan ASN, termasuk pembayaran gaji bulanan serta THR menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh Bupati Rohil H. Bistamam, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil Fauzi Efrizal terkait kepastian pencairan anggaran ini.
Sejak beberapa hari terakhir, isu keterlambatan pembayaran gaji ASN dan tenaga honorer di Rohil memang menjadi perhatian serius. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, banyak ASN dan tenaga honorer mengeluhkan belum cairnya gaji dan THR mereka.
"Lebaran tahun ini terasa suram, Bang. Gaji belum cair, THR juga belum turun, sementara kebutuhan menumpuk. Setiap tahun masalah ini selalu berulang," keluh seorang ASN yang enggan disebutkan namanya saat diwawancarai.
Di sisi lain, koperasi tempat ASN dan tenaga honorer biasanya mengajukan pinjaman, seperti Koperasi Brather, dikabarkan belum berani menyalurkan pinjaman tambahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian status kontrak kerja tenaga honorer di masing-masing OPD.
Dengan dikembalikannya APBD 2025 ke Pemkab Rohil, diharapkan seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pencairan gaji dan THR ASN serta tenaga honorer bisa dilakukan tepat waktu, sebelum umat Muslim merayakan Idul Fitri 1446 H.
